Ketahanan Nasional di Pulau-Pulau Terluar
Indonesia
Kita
mungkin belum melupakan lepasnya Sipadan dan Ligitan dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Namun, ada hal-hal yang mungkin tidak banyak kita ketahui terkait
kehidupan masyarakat di pulau-pulau terluar Indonesia. Sebagaimana yang kita
ketahui, ada kurang lebih 17.506 pulau di Indonesia, dan sebanyak 92 pulau
diantaranya adalah pulau-pulau terluar. Sebagian besar dari pulau-pulau terluar
tersebut terletak di gugusan Kepulauan Riau dan Maluku. Lalu bagaimanakah
kehidupan masyarakat di sana?
Kebanyakan masyarakat penduduk
pulau-pulau terluar bekerja sebagai nelayan dan sangat menggantungkan hidupnya
pada kekayaan hayati laut di sekitarnya. Sebagian besar adalah penduduk asli di
tempat tersebut dan hanya sebagian kecil diantaranya merupakan pendatang dari
daerah lain. Mengapa demikian? Hal ini terkait dengan sulitnya akses ke daerah
lain dan minimnya infrastruktur yang ada di pulau-pulau terluar tersebut. Jangankan
tempat hiburan, infrastruktur dasar seperti listrik dan air bersih adalah
sesuatu yang sangat mahal harganya di daerah tersebut.
Dengan sebagian besar penduduknya
adalah nelayan, kebutuhan akan Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa
solar adalah suatu hal yang harus dipenuhi. Kelangkaan BBM artinya ketiadaan
tangkapan ikan yang berujung pada pengangguran dan kemiskinan. Sebagai
masyarakat nelayan, keinginan untuk bersekolah dan maju adalah sesuatu yang
juga dimiliki oleh anak-anak nelayan di pulau-pulau terluar. Dan sesuai dengan
janji pemerintah terkait program wajib belajar 9 tahun, keberadaan Sekolah
Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) adalah sesuatu yang wajib
tersedia dalam infrastruktur pulau-pulau terluar.
Dalam APBN 2013, dialokasikan Rp
528,6 triliun dalam bentuk transfer ke daerah, dengan tujuan diantaranya
meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal, terluar, dan
terdepan. Untuk mendukung tujuan tersebut, dialokasikan juga berbagai anggaran
pendukung, seperti: penanggulangan kemiskinan sebesar Rp 115,5 triliun, layanan
kesehatan murah untuk masyarakat sebesar Rp 55,9 triliun, penguatan ketahanan
pangan sebesar Rp 63,2 triliun, anggaran pertahanan Negara sebesar Rp 81,8
triiun, serta anggaran keamanan dan ketertiban sebesar Rp 36,5 triliun.
Dengan berbagai alokasi anggaran di
atas, diharapkan ketahanan nasional dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan
bernegara di wilayah pulau-pulau terluar Indonesia dapat terwujud dengan baik.
Masyarakat yang memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat
membangun ketahanan nasional secara mandiri. Sedangkan pertahanan nasional yang kuat
akan memberikan perlindungan yang maksimal kepada masyarakat terutama dalam
menjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus menjamin rasa
aman di tengah masyarakat.
Dari
masyarakat yang taat pajak, diharapkan tersedia dana yang cukup banyak bagi pemerintah untuk
kesejahteraan umum. Pada akhirnya, uang pajak yang kita bayarkan ke Negara akan dikembalikan dalam
bentuk fasilitas umum dan penguatan ketahanan nasional. Ketaatan kita dalam
memenuhi kewajiban perpajakan kita akan meningkatkan kualitas ketahanan
nasional, sekaligus membantu saudara-saudara kita dalam mewujudkan ketahanan
nasional di wilayah pulau-pulau terluar Indonesia.
Sumber :
http://republika.co.id
Ditjen
Pajak
Tidak ada komentar:
Posting Komentar